BUNTOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Barito Selatan menaikan status kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Barsel tahun 2023-2024 menjadi penyidikan.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh media, besaran anggaran yang digunakan oleh KPUD Barsel tahun 2023 adalah senilai Rp10.485.225.000 dan pada tahun 2024 adalah senilai Rp39.611.830.000.
Pada tahun 2025, KPUD Barsel sempat mengembalikan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar kurang lebih Rp3,5 miliar.
Namun, pengembalian anggaran tersebut tidak bisa menutup bahwa ada dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan.
Kejari Barsel sendiri telah memeriksa ratusan dokumen terkait dan sejumlah saksi yang diduga terkait dengan kasus ini, termasuk lima orang Komisioner, serta beberapa orang di Sekretariat KPUD Barsel.
Ketika dikonfirmasi, mantan Sekretaris KPUD Barsel, Yuliane, mengaku hingga saat ini belum mengetahui persoalan ini.
“Sampai saat ini belum tahu kabar lagi aku terkait ini. Oleh sudah pensiun posisi di Palangka Raya,” tulisnya menggunakan bahasa daerah Manyan melalui pesan singkat, Jumat (11/9/2026).
Disalah satu portal media online Ketua Lembaga Investigasi Negara ( LIN ) Barito Selatan Satiano secara tegas mendesak Kejari Barsel untuk segera membuka dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah KPUD. Pernyataan sikap tersebut disampaiakannya pada tanggal 13 September 2026.
Satiano mendukung sepenuhnya kepada Kejari Barsel untuk segera membuka dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah KPUD T.A 2023-2024. (Tim Redaksi)
