SUMENEP – Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kini menjadi sorotan tajam masyarakat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Proyek pembangunan saluran irigasi senilai Rp 195.000.000,00 yang berlokasi di Desa Dasuk Barat, Kecamatan Dasuk, menuai kritik keras. Masyarakat menilai hasil pekerjaan sangat jauh dari harapan, tidak sesuai amanah, serta diduga melanggar spesifikasi standar nasional pembangunan.
Proyek yang dikerjakan oleh HIPPA P3A Dasuk Barat dan berada di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Surabaya ini menimbulkan banyak tanda tanya besar.
SEMUA PIHAK MEMILIH BUNGKAM
Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, seluruh pihak terkait memilih diam seribu bahasa: Mulai dari pengawas proyek, kelompok P3A, perangkat desa, pendamping teknis, hingga Penanggung Jawab (PJ) sekaligus Kepala Desa Dasuk Barat, semuanya enggan memberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan ini.
LIPK SIAP LAYANGKAN LAPORAN RESMI
Merespons hal tersebut, Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) yang diwakili Sayfiddin menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi ke instansi berwenang.
“Kami temukan fakta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, lokasi tidak tepat sasaran, serta menyalahi aturan yang berlaku. Segala bukti kami rangkum untuk dilaporkan secara resmi,” tegas Sayfiddin.
DUGAAN KERUGIAN DAN PELANGGARAN
Pihak masyarakat dan pengawas mandiri menuntut:
1. Audit menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran negara;
2. Konfirmasi terbuka dari BBWS Brantas serta Dinas terkait Sumenep;
3. Sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melalaikan tugas pengawasan maupun pelaksanaan.
“Uang rakyat tidak boleh dipermainkan. Keheningan pihak pengelola justru semakin menguatkan dugaan adanya penyimpangan serius di proyek ini,” tambahnya.
(Yadi/ Red)
