Jakarta, Ganesha Abadi – Aliansi POROS 98 kembali menggelar aksi gabungan di Jakarta, menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN), dan penghentian Koperasi Merah Putih (KMP). Aksi juga menyuarakan tuntutan penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok.
Dalam siaran pers yang disampaikan, POROS 98 menyatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan rakyat. Koordinasi aksi melibatkan sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perlawanan Rakyat (ALPERA).
Tuntut Evaluasi Program MBG dan KMP
Ketua POROS 98 Bilung Silaen menyatakan, program MBG dan KMP dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Ia menyebut kedua program tersebut lebih cenderung menjadi proyek yang menguntungkan pihak tertentu.
“Program MBG perlu dievaluasi menyeluruh. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah di lapangan. Dasar hukumnya masih berbasis Perpres, berpotensi tumpang tindih dengan program gizi yang sudah ada,” ujar Bilung di lokasi aksi.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. Menurutnya, tanpa pengawasan transparan, risiko penyimpangan terbuka lebar. POROS 98 mendorong pendekatan yang lebih komprehensif, seperti subsidi gizi keluarga miskin, perbaikan sanitasi, dan edukasi gizi masyarakat.
Terkait Koperasi Merah Putih, Bilung menilai program itu belum menjawab persoalan kebutuhan rakyat dan berpotensi menjadi bentuk bisnis negara kepada rakyat.
Soroti Kenaikan BBM dan Harga Kebutuhan Pokok*
Ketua Aliansi Perlawanan Rakyat yang tergabung dalam POROS 98, Mphe Dasuki, menyatakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada harga sembako dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai kebijakan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi terbuka dan tanpa dasar alasan yang kuat.
“Rakyat harus menanggung beban negara yang tidak berpihak pada kebutuhan rakyat. Ini bukti pemerintah gagal membawa perubahan dan kesejahteraan,” tegas Mphe.
POROS 98 mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan mengendalikan harga kebutuhan pokok sebagai langkah mendesak untuk menjaga daya beli masyarakat.
Desak Pembubaran BGN dan Pertanggungjawaban Kasus Keracunan*
POROS 98 secara khusus meminta DPR dan Presiden membubarkan Badan Gizi Nasional. Mereka menilai BGN berpotensi menciptakan ruang penyimpangan anggaran jika tidak diawasi ketat.
Aksi juga menyinggung kasus keracunan siswa yang terjadi di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Bengkulu, NTT, NTB, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Jakarta. POROS 98 meminta pertanggungjawaban pihak terkait atas peristiwa tersebut.
Menanggapi penangkapan tiga mantan petinggi BGN oleh Kejaksaan Agung, POROS 98 menyebutnya sebagai langkah yang harus dikawal agar proses hukum berjalan transparan.
POROS 98 menegaskan aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka mendesak pemerintah membuka ruang dialog publik terkait kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
(Redaksi Media Nasional Ganesha Abadi)
