BANYUWANGI– Digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kian menjadi tulang punggung peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Namun, akselerasi transformasi digital tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa diimbangi penguatan keamanan siber.
Hal inilah yang menjadi fokus dalam Rakor Penguatan Keamanan Siber yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Banyuwangi, Rabu (6/5/2026). Rakor diikuti Dinas Kominfo serta perwakilan daerah se-Jawa Timur dan Bali. Banyuwangi dipilih karena indeks SPBE-nya terbaik seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Budi Eko Pratomo mengatakan, transformasi digital melalui implementasi SPBE telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong peningkatan kualiatas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Namun percepatan digitalisasi tersebut belum seluruhnya diimbangi dengan penguatan keamanan siber sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap keandalan layanan, perlindungan data serta stabilitas sistem pemerintahan di sisi lain tingkat pengimplementasian
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sekaligus meneruskan langkah langkah konkret dalam menimplementasikan SPBE yang aman andal dan berkelanjutan,” ujar Marsma Budi.
Ia melanjutkan pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan memiliki nilai strategis, karena Banyuwangi telah memilki kinerja yang sangat baik dalam implementasi SPBE. Keberhasilan ini menunjukkan adanya konsistensi daerah dalam membangun kebijakan tata kelola manajemen serta layanan SPBE.
“Rakor ini menunjukkan Banyuwangi sebagai contoh praktik terbaik penerapan SPBE. Ditambah lagi, Banyuwangi juga menjadi pilot project digitalisasi bansos secara nasional. Ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital secara inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi Budi Santoso menyampaikan, kesuksesan implementasi SPBE di Banyuwangi berawal dari komitmen kepala daerah dalam memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat melalui digitalisasi.
“Dengan adanya komitmen kepala daerah digitalisasi menjadi bagian dari infrastruktur utama yang dibangun. Saat ini 217 desa se Banyuwangi telah teraliri fiber optik, implementasi SPBE juga didukung oleh seluruh OPD hingga pemerintahan desa,” papar Budi.
Selain itu dalam mengembangkan SPBE, Banyuwangi berinvestasi dalam membangun layanan pusat data yang dipusatkan di Dinas Kominfo dan dibangun sesuai kriteria best practise dan standar SNI.
Banyuwangi juga memastikan pengelolaan digitalisasi dan SPBE dilakukan oleh SDM dengan kompetensi memadai. Dengan peningkatan kapasitas SDM TIK secara kontinyu dan Pembentukan Agen Digital di unit layanan (desa/kecamatan/OPD) untuk pendampingan masyarakat.
“Evaluasi dan monitoring terhadap progress penerapan SPBE juga dilakukan secara berkala setiap minggu oleh Bupati yang diikuti oleh semua OPD,” ujar Budi.
Terkait kemanan siber, Banyuwangi saat ini telah memiliki Computer Security Incident Response Team (CISRT) yang ditetapkan lewat Peraturan Bupati sebagai tim respons insiden kemanan siber yang dibentuk untuk melindungi akses informasi, layanan publik digital dan infrastruktur TIK. (*)
