Ganeshaabadi.com | Tingginya tingkat konflik pada pra Pilpres dan Paska Pilpres 20024 sungguh sangat mengkhawatirkan. Demikian ungkap Usman Rachman dalam diskusi rutin Atlantika Institut Nusantara bersama Jurnalis Indonesia Bersatu di Tangerang, Banten, 28 Oktober 2023 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke – 95. Potensi konflik itu akan dipicu oleh pemaksaan keinginan untuk menang dalam Pilpres 2024 yang dipaksakan dengan menggunakan berbagai cara kecurangan dan kelicikan. Sehingga Pemilu yang diharap jujur, adil dan menjunjung tinggi etika yang berbasis moral sudah tampak diabaikan. Sarana pemerintah — mulai dari Istana — yang tidak boleh digunakan sebagai sarana kampanye serta segala bentuk kegiatan yang terkait dengan calon peserta Pemilu 2024 — makin terang benderang digunakan.
Kegaduhan dari hasil cawe-cawe Mahkamah Konstitusi yang mencederai konstitusi dan etika hukum di Indonesia, semakin meyakinkan pelaksanaan Pemilu — Pilpres, Pileg maupun Pilkada — belum dapat dijadikan sebagai momen pembelajaran politik yang sehat bagi rakyat. Penggiringan massa dengan beragam cara yang tidak mendidik akan membuat rakyat ikut culas menikmati iming-iming yang menggerus sikap kritis dan keteguhan independensi sebagai pemilik mandat yang berdaulat.
Karena itu konsentrasi relawan yang berani berdiri di tengah sangat diperlukan lebih banyak dan lebih masif untuk mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi yang tidak dapat memberikan apa-apa kepada rakyat, kecuali pergantian kekuasaan semata.
Pergantian kekuasaan yang tidak lebih seperti tradisi arisan ini, dapat dipastikan tidak akan mampu membuat perubahan yang signifikan sebagaimana yang diharap oleh rakyat.
Perubahan yang signifikan itu bagi rakyat adalah dimudahkan dalam semua sektor usaha. Mulai dari petani yang pantas mendapat bantuan dan dukungan untuk menghasilkan produksi yang melimpah, hingga nilai harga hasil panen bisa dijaga dengan baik oleh pemerintah agar dapat terus merangsang petani menekuni pekerjaannya di sawah maupun di ladang.
Semua itu harus dimulai dari upaya serius pemerintah menumbuhkan gairah usaha serta etos kerja kaum buruh Indonesia yang mendapat ruang di lapangan kerja yang tidak boleh lagi diserahkan bulat-bulat kepada investor dalam menggunakan tenaga kerja asing. Sebaliknya, tenaga kerja asing harus bisa dibatasi hanya untuk bidang pekerjaan tertentu saja yang dapat mereka lakukan. Agar tenaga kerja lokal dapat selamat dari ancaman pengangguran yang tidak kunjung mampu diatasi sepanjang sejarah di negeri ini.
Tekanan ekonomi dan biaya hidup yang semakin mencekik ini pula, bisa ikut menyulut terjadinya keributan yang memanfaatkan momentum Pilpres. Kecuali para pihak peserta Pemilu — Pilpres, Pileg maupun Pilkada — yang masih cenderung ingin terus memaksakan kemenangan dengan segala caranya itu, maka pada sisi lain segenap pendukung maupun relawan harus mampu memilah-milah antara kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, apalagi untuk kepentingan nasional — untuk bangsa dan negara — agar dapat berlanjut sesuai dengan cita-cita luhur proklamasi 17 Agustus 1945, seperti yang tertuang dalam mukadimah UUD 1945 yang dituntun oleh sila-sila Pancasila.
Dalam tensi politik yang cenderung meninggi akibat dari cawe-cawe dan ulah MK yang telah membangkitkan kemarahan banyak pihak, Efendi Jauhari meyakinkan perlunya kewaspadaan semua pihak yang tidak menginginkan kerusuhan yang bisa menimbulkan kerusakan dan menelan korban yang lebih besar dari Pemilu sebelumnya (2017) sebagai petugas di TPS yang berguguran menelan banyak korban sia-sia, tanpa pernah jelas penyelesaian hukum maupun secara kekeluargaan. Sebab dalam kontestasi Pemilu — khususnya Pilpres tahun 2024 — semakin kentara adanya pihak-pihak yang hendak memaksakan hasrat kemenangan dengan segala cara sejak awal proses Pemilu yang terus meruncing mendekati waktu pelaksanaan pesta demokrasi kita yang belum memiliki bentuknya yang baik dan paling sederhana pelaksanaannya agar tidak menelan biaya maupun pengorbanan yang besar.
Kegalauan sejumlah pihak hingga merasa perlu menggaungkan Pemilu 2024 yang damai, jelas karena menengarai adanya indikasi kecurangan, keculasan dan tindak kekerasan yang dapat terjadi tanpa pernah bisa diperkirakan sebelumnya.
Kecenderungan dari upaya memaksakan kehendak untuk menang dalam kontestasi Pemilu — yang seharusnya jujur, adil dan menjunjung etika dan moral yang tinggi — tampaknya semakin jauh dari harapan ideal peradaban manusia yang lebih baik dan mulia itu, imbuh Sulaiman Abdulah sebagai moderator acara.
Beragam kerentanan dalam Pemilu 2024, hendaknya mampu diantisipasi lebih awal oleh semua pihak, agar beragam kejadian yang sangat mungkin terjadi itu, dapat diminimalisir, kalau pun tidak dapat sama sekali dicegah. Karena apapun akibatnya tetap akan mendera dan menjadi beban bagi rakyat, kata Sulaiman Abdulah menutup acara sekaligus menyimpulkan hasil diskusi yang berlangsung santai hingga menjelang senja.
(Catatan dari diskusi terbatas Atlantika Institut Nusantara bersama Jurnalis Indonesia Bersatu di Tangerang)
Tangerang, 28 Oktober 2023
