Sumenep, – Niatnya sih pemberdayaan ekonomi, tapi kok aromanya bikin dahi berkerut? Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Sumenep kini tengah jadi sorotan pedas. Alih-alih jadi pahlawan ekonomi warga, proyek ini justru dituding minim transparansi dan terkesan “main paksa” dari atas tanpa permisi ke warga lokal.
Masalah klasik kembali terulang, partisipasi publik nol besar. Sejak tahap perencanaan, warga merasa seperti penonton di rumah sendiri. Tidak ada ruang diskusi, tidak ada serap aspirasi. Dampaknya? Terjadi penolakan fisik dan ketegangan sosial di akar rumput. Kalau dari awal saja sudah main “selonong boy”, wajar jika warga curiga ada apa-apa di balik layar.
Para aktivis dan pengamat mengingatkan pemerintah bahwa kita punya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Isinya jelas: rakyat berhak tahu ke mana uang negara mengalir!
Informasi publik itu hak warga, bukan rahasia dapur pejabat. Kalau operasional dan pembentukannya tertutup, ya jangan salahkan kalau publik mengendus aroma amis potensi korupsi,” celetuk salah satu warga yang resah.
Bukannya memperkuat desa, program ini dinilai berisiko menggerus otonomi desa karena skemanya yang top-down alias pesanan pusat. Belum lagi soal kompetensi SDM di desa yang dipaksa mengelola koperasi profesional tanpa bekal yang cukup.
Yang paling ngeri? Kehadiran Kopdes ini dikhawatirkan bakal jadi “raksasa” yang mematikan usaha kecil (UKM) milik warga yang sudah berdarah-darah dirintis sejak lama. Alokasi anggaran yang jumbo untuk koperasi ini juga dianggap bisa “memakan” jatah pembangunan infrastruktur desa lainnya yang jauh lebih urgen.
Ketua lembaga independen pengawas keuangan (LIPK) sayfiddin menuntut kejelasan
Sejauh mana transparansi anggarannya? Gerah dengan kondisi ini, publik tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, surat audiensi bakal dilayangkan kepada Kodim Sumenep. Mengingat pihak Kodim punya peran sentral sebagai penanggung jawab pelaksana, pengawas, sekaligus pendamping teknis pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Kenapa suara warga diabaikan?
Apa jaminannya proyek ini tidak jadi lahan basah korupsi?
Jika tidak segera dievaluasi total, proyek Merah Putih ini bukannya bikin rakyat sejahtera, malah cuma jadi monumen kegagalan yang mahal harganya. Ujar sayfiddin kepada media ini.
(Yadi)
