Musi Rawas, Sumatera Selatan – Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Doni Aryansyah, menyampaikan rilis opininya kepada wartawan pada Selasa (14/10/2025). Ia menanggapi beredarnya video yang memperlihatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Rawas, Vivi Eka Fatma, bernyanyi sambil sedikit bergoyang bersama Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, serta sejumlah pejabat tinggi Pemkab Musi Rawas.
Dalam keterangannya, Doni mengatakan bahwa meski lokasi dan waktu kejadian video tersebut belum dapat dipastikan, namun isi video itu cukup menimbulkan tanda tanya publik.
“Dalam video itu terlihat jelas bagaimana seorang Kajari — yang seharusnya berdiri di atas kepentingan penegakan hukum dan menjadi pengawas atas kebijakan pemerintah — tampak begitu akrab dengan Bupati yang sejatinya merupakan objek pengawasan karena memegang kendali atas anggaran daerah,” ujarnya.
Menurut Doni, kedekatan berlebihan antara penegak hukum dan penguasa ibarat api dan jerami — cepat menyala dan sulit dipadamkan saat sudah menimbulkan prasangka publik.
“Kami tidak melarang pejabat bersosialisasi, tapi ada batas etis yang harus dijaga. Apalagi jika kebersamaan itu berlangsung hanya berdua dalam suasana santai tanpa kehadiran unsur Forkopimda lainnya. Kalau ini forum resmi kenegaraan, tentu berbeda. Namun jika murni hiburan privat, sungguh tak elok dipertontonkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Kejaksaan merupakan benteng terakhir kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Karena itu, sekecil apapun tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus dihindari.
“Citra institusi tidak rusak karena kasus besar saja, tetapi bisa runtuh karena kelengahan kecil. Seorang penegak hukum harus berdiri tegak — bukan berdendang mesra di panggung kekuasaan,” tambahnya.
Doni juga menyoroti meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap indikasi keberpihakan hukum. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik kini berada di bawah sorotan kamera publik yang “merekam tanpa ampun.”
“Jika Kajari ingin dihormati, maka jagalah marwah kejaksaan. Jangan sampai publik melihat bahwa pengawasan hukum kini berubah menjadi panggung karaoke kekuasaan,” sindirnya.
Menutup pernyataannya, Doni menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menjatuhkan pribadi siapapun, melainkan sebagai pengingat bagi setiap pejabat agar tetap menjaga etika, integritas, dan kewibawaan di hadapan publik.
(Erwin – Kaperwil Sumsel Lubuklinggau Musi Rawas Utara)
