Medan, 11 Oktober 2025 — Aktivis dan pegiat hak asasi manusia (HAM) Fredi Marbun menyoroti kondisi internal Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dinilainya semakin menjauh dari panggilan rohani gereja. Ia menilai, di tengah perjuangan banyak jemaat HKBP untuk beribadah dengan damai dan mendirikan rumah ibadah secara resmi, pimpinan tertinggi HKBP justru tampak lebih banyak terlibat dalam urusan eksternal seperti persoalan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
“Ini sangat memprihatinkan. Jemaat HKBP di banyak daerah sedang berjuang mendapatkan izin ibadah, tapi para pemimpinnya justru sibuk berbicara soal PT TPL,” ujar Fredi dalam pernyataan eksklusifnya di Medan, Sabtu (11/10/2025).
Menurutnya, tugas utama seorang pemimpin rohani adalah memperjuangkan hak-hak umat untuk dapat beribadah dan melayani Tuhan tanpa hambatan, bukan terlibat dalam urusan bisnis dan politik yang sarat kepentingan ekonomi.
“Ephorus HKBP seharusnya menjadi suara kenabian bagi jemaat, bukan bagian dari permainan bisnis atau politik. Jemaat sedang menantikan kepemimpinan yang berpihak pada penderitaan umat, bukan kepentingan duniawi,” tegas Fredi.
Ia menambahkan, sudah saatnya para pimpinan HKBP — baik Ephorus maupun para pendeta — kembali fokus pada tanggung jawab gerejawi: melayani umat dan memperjuangkan kesejahteraan rohani serta sosial jemaat.
Selain itu, Fredi juga menyoroti perlunya transparansi dan integritas dalam pengelolaan aset serta dana gereja. Ia menilai, banyak aset HKBP hingga kini belum diketahui secara jelas oleh jemaat.
“Banyak aset HKBP yang tidak diketahui secara pasti oleh jemaat, termasuk nilai dan penggunaannya. Jemaat berhak tahu karena mereka adalah bagian dari tubuh gereja itu sendiri,” ujarnya.
Fredi juga mempertanyakan keterbukaan terkait dana sentralisasi gereja, baik jumlah setoran maupun penggunaannya setiap tahun. Menurutnya, transparansi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan organisasi terhadap seluruh jemaat HKBP.
Lebih lanjut, Fredi menyinggung kondisi nyata gereja-gereja HKBP di pelosok yang masih berdiri dalam keadaan sederhana, bahkan sebagian besar tidak layak.
“Alih-alih sibuk tampil di forum politik dan ekonomi, seharusnya pimpinan HKBP fokus memperhatikan gereja-gereja kecil dan jemaat yang berjuang dengan keterbatasan,” tambahnya.
Aktivis tersebut juga menilai adanya ketimpangan antara sikap HKBP yang vokal dalam isu HAM terkait PT TPL, namun kurang bersuara terhadap kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beribadah yang menimpa jemaat HKBP di berbagai daerah.
“Kalau benar memperjuangkan HAM di tengah masyarakat Batak, mengapa tidak memperjuangkan HAM jemaat HKBP yang menjadi korban intoleransi di banyak tempat?” ujarnya dengan nada kritis.
Di akhir pernyataannya, Fredi berharap agar HKBP kembali ke panggilan sejatinya sebagai gereja yang melayani, bukan dilayani.
“Kita berharap Ephorus dan seluruh pimpinan HKBP meneladani Kristus dalam kesederhanaan, keberanian, dan kejujuran — bukan terseret urusan bisnis atau politik yang justru menjauhkan gereja dari misinya yang kudus,” pungkasnya.
(Red/Tim)
