Medan – Acara silaturahmi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan insan pers pada Senin (25/8/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin justru memicu polemik besar dan kemarahan jurnalis.
Alih-alih mempererat hubungan dengan seluruh media, undangan hanya diberikan kepada 104 pimpinan redaksi dan sebagian kecil ketua organisasi pers. Kebijakan ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya sistematis untuk memecah belah komunitas media di Sumut.
Sejumlah wartawan senior menilai niat baik Gubernur Bobby telah “dibajak” oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumut, Erwin Harahap. Mereka menduga pembatasan undangan merupakan manuver untuk menciptakan kubu-kubuan di kalangan media.
Alasan Kursi Ditolak Jurnalis
Dalih bahwa undangan terbatas karena hanya tersedia 104 kursi di aula dibantah para jurnalis. Menurut mereka, seorang gubernur seharusnya bisa menambah kursi atau memilih lokasi yang lebih representatif. “Alasan kursi itu tidak logis. Ini justru menunjukkan adanya niat diskriminatif,” tegas seorang pimpinan redaksi media daring di Medan.
Kemarahan insan pers tidak berhenti pada masalah undangan. Mereka menilai langkah itu melecehkan profesionalisme jurnalis dan meremehkan peran pers. Sebagai bentuk perlawanan, sejumlah media bertekad mengawal kembali berbagai proyek bermasalah yang pernah digarap Bobby Nasution ketika menjabat Wali Kota Medan.
Desakan Investigasi dan KPK
Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain “lampu pocong”, “jalan marmer”, revitalisasi Lapangan Merdeka, pembangunan kebun bunga, Islamic Center, hingga renovasi Stadion Teladan. Para jurnalis menilai proyek-proyek tersebut menyisakan banyak pertanyaan soal transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Solidaritas yang menguat di kalangan insan pers Sumut kini mengarah pada tuntutan investigasi serius. Mereka bahkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Bobby Nasution terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi saat menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Acara yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi akhirnya berbalik menjadi bumerang. Dugaan adanya unsur kesengajaan dari Kadis Kominfo justru menyatukan media yang selama ini kritis untuk bersolidaritas, mengawal kebijakan pemerintah, dan menuntut transparansi.
(Tim)
