Tulungagung – Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung pada Ahad (17/8/2025) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada di halaman pesantren yang berada di Desa Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur. Ini kali ada yang istimewa, karena inspektur upacara adalah utusan dari Pollres Tulungagung yaitu Kasatreskrim, AKP Ryo Pradana lnovantri Elesdela Widiyanto, S.T.K., S.I.K., M.Si.
Upacara yang berkah juga diikuti oleh masyarakat sekitar pesantren sehingga menjadi momentum spiritual pesantren untuk meneguhkan kembali peran pesantren sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan rakyat bersama masyarakat. Tampak hadlir pula, Kanitreskrim Polsek Kedungwaru, perangkat Desa Kedungwaru, dan salah satu veteran di Tulungagung, Bopo Lamidi.
Pengasuh Pesantren Al Azhaar, KH. Imam Mawardi Ridlwan pada Ahad (17/8/2025) setelah upacara selesai memberikan amanah bahwa pesantren sejak awal telah menjadi bagian dari gerakan rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Ia menegaskan Indonesia di usia ke-80 tahun telah mampu mewujudkan kedaulatan walau belum seratus prosen. Dalam kondisi apapun, pesantren selalu berkhidmah untuk bangsa dengan jalan menyiapkan kader yang tidak larut dalam perebutan kekuasaan, tetapi hadir sebagai pelayan umat dan penjaga moral bangsa.
“Kemerdekaan harus dimulai dengan mengenang jasa para pahlawan. Di pesantren, kami awali dengan kirim doa Al-Fatihah untuk para pejuang. Ini bukan sekadar tradisi, tapi bentuk syukur dan tanggung jawab spiritual,” tutur Abah Imam kepada media Ganeshaabadi.com.
Ia juga menyorot bahwa kekuatan rakyat Indonesia terletak pada persatuan. Persatuan rakyat Indonesia merupakan , menurutnya fondasi utama dalam membangun Indonesia yang makmur dan bermartabat.
Ia sebagai aktivis dakwah di LD PWNU Jawa Timur menegaskan bahwa pesantren itu mengkader santri agar tumbuh jiwa hubbul wathon minnal iman. Yaitu kader yang cinta tanah air sebagai perwujudan keimanan. Kader yang membela negerinya sebagai bagian dari akhlak.
Lehih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan ngaji, dakwah, dan pembebasan dari segala bentuk penindasan.
“Rakyat yang diberi amanah di lingkungan kekuasaan harus membangun sistem yang adil. Jangan sampai pemerintahan menjadi alat penindasan dan perbudakan. Jika itu terjadi, maka kebijakan yang lahir tidak akan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia menutup amanah upacara dengan menyeru kepada para pemimpin bangsa untuk berlaku adil dan menjadi teladan. Keteladanan, menurutnya, adalah modal utama untuk mewujudkan kemerdekaan sejati dan menghapus ketidakadilan sosial.
“Rakyat tidak butuh pertikaian antar pemimpin. Mereka butuh tauladan. Jika para tokoh bangsa mampu menjadi teladan, maka keadilan sosial bukan sekadar cita-cita, tapi keniscayaan,” pungkasnya.
(Red)
