Makassar – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (APMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Pelni Cabang Makassar, Selasa sore (11/3/2025). Aksi ini menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam pengadaan dan penyuplaian BBM solar yang dikelola oleh PT Wisan Petro Energy.
Demonstrasi yang dipimpin oleh Idam selaku koordinator aksi ini diwarnai dengan pembakaran ban bekas sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan praktik monopoli. Para mahasiswa menilai bahwa proses pengadaan BBM solar yang dilakukan PT Pelni selama ini tidak transparan dan cenderung menguntungkan satu perusahaan secara terus-menerus.
“Perusahaan ini sudah bertahun-tahun menyuplai BBM solar ke PT Pelni dan terus mendapatkan keistimewaan. Padahal, seharusnya proses ini dilakukan secara transparan dan kompetitif, bukan dimonopoli oleh perusahaan milik pengusaha William,” tegas Idam.
Aksi ini diikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa, termasuk DPP KAMI, Garis Sulsel, HMI Komdak, HPM Sulsel, FMK, KPTI LM, SEMMI, IPMAH Rilau Ale, BM GBNN, dan Kompak Sulsel.
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa mengajukan enam tuntutan utama, di antaranya:
1. Mendesak pencopotan Kepala Cabang PT Pelni Makassar.
2. Meminta Polrestabes Makassar memeriksa legalitas Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pelni dan PT Wisan Petro Energy.
3. Mengusut distribusi BBM solar yang dilakukan PT Pelni untuk memastikan tidak ada praktik monopoli yang merugikan masyarakat.
Kepala Cabang PT Pelni Makassar, Darman, akhirnya menemui para demonstran setelah aksi berlangsung beberapa waktu. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai pengadaan BBM solar tersebut karena baru menjabat.
“Saya belum memahami permasalahan ini secara detail karena saya masih baru menjabat. Namun, ke depannya saya berkomitmen untuk lebih transparan dalam setiap pengelolaan,” ungkap Darman di hadapan massa aksi.
Mahasiswa memberi ultimatum 2×24 jam kepada PT Pelni untuk membuka dokumen MoU terkait pengadaan BBM solar tersebut. Mereka juga menuntut adanya pengawasan lebih ketat untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat dan negara.
Aksi ini mendapat sorotan publik dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menilai perlunya audit menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan BBM di PT Pelni.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap kasus ini, publik menantikan langkah nyata dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa distribusi BBM solar berjalan sesuai aturan dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi BBM dinilai menjadi kunci untuk mencegah kerugian negara dan menjamin keadilan bagi masyarakat.
(Arifin Sulsel/Red)
