Musi Rawas, Sumatera Selatan – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan (PUCKTRP) Musi Rawas, Oktaviano, belum memberikan tanggapan terkait ketidakjelasan status tanah serta ketidaktepatan mata anggaran dalam pembangunan trotoar di Muara Beliti.
Saat ditemui di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas dalam acara Halal Bihalal, Sabtu (8/3/2025) malam, Oktaviano enggan berkomentar dan meminta waktu hingga Senin (10/3/2025) untuk memberikan penjelasan.
“Senin nanti silakan datang ke Kantor Asisten 2 Pemda Musi Rawas untuk konfirmasinya,” ujar Oktaviano yang juga menjabat sebagai Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Jalan Simpang Polres–batas Kota Lubuk Linggau berstatus sebagai jalan nasional. Aset tersebut tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan nama Jalan Nasional N.015 Simpang Priuk–Muara Beliti.
Konfirmasi dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) 2 Sumsel mengungkapkan bahwa aset tanah bawah jalan tersebut telah terdaftar sebagai BMN dan memiliki sertifikat. Namun, PJN 2 Sumsel tidak dapat memberikan informasi mengenai lebar tanah bawah jalan yang tercatat sebagai BMN karena tidak dapat diidentifikasi hanya dari sertifikat.
Pembangunan trotoar berada sekitar 11 meter dari as jalan. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pun tidak mengetahui status tanah di lokasi tersebut. PPK Pekerjaan Pembangunan Trotoar menyatakan bahwa mereka hanya menerima informasi bahwa tanah itu berada di luar Daerah Milik Jalan (DMJ).
Selain itu, anggaran pembangunan trotoar masuk dalam kategori Belanja Barang dan Jasa – Belanja Pemeliharaan, yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan kondisi aset yang sudah ada. Namun, pembangunan trotoar ini tidak termasuk dalam belanja pemeliharaan, karena merupakan pembangunan baru.
Dalam Laporan Keuangan Unaudited, anggaran tersebut telah dikoreksi menjadi Aset Tetap – Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI). Namun, pencatatan ini juga tidak tepat karena trotoar yang dibangun belum dapat digunakan. Seharusnya, aset tersebut dikategorikan sebagai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Menurut LHP BPK, proyek pembangunan trotoar ini dilakukan berdasarkan kontrak Nomor 15/KONTRAK/DPUCKTRP/2023 tertanggal 6 September 2023, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.337.300.000,00. Proyek ini dikerjakan oleh CV JBE dengan masa pengerjaan 110 hari kalender, terhitung sejak 7 September 2023.
Hingga saat ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai status tanah dan keabsahan penggunaan anggaran dalam proyek pembangunan trotoar di Muara Beliti. Diharapkan, pada pertemuan Senin mendatang, pihak terkait dapat memberikan klarifikasi yang jelas.
(Erwin – Kaperwil Sumsel, Lubuklinggau, Musi Rawas)
