Jakarta – Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh pejabat tinggi dan menengah Bakamla RI dari berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung tema “Mewujudkan Laut Aman dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”, Rapim ini digelar secara hybrid dari Kantor Bakamla RI di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025).
Sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Rapim tetap dilaksanakan dengan mengedepankan tujuan utamanya, yaitu penyampaian pokok-pokok kebijakan dan strategi Bakamla RI di tahun 2025. Dalam arahannya, Kepala Bakamla RI menegaskan bahwa proyeksi 2025 berfokus pada beberapa aspek utama, yakni peningkatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) dengan target menurunkan isu keamanan laut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penguatan sinergi patroli melalui kerja sama operasi, pengembangan sumber daya, dan forum keamanan, keselamatan serta penegakan hukum (KKPH), serta efisiensi anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No 1 Tahun 2025.
Selain itu, dalam bidang kebijakan dan strategi, Bakamla RI akan menyusun kebijakan keamanan laut berbasis data dengan pendekatan profesionalisme, kompetensi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas operasional secara terintegrasi dengan instansi terkait. Dalam bidang operasi dan latihan, Bakamla RI berfokus pada peningkatan efektivitas patroli keamanan laut serta optimalisasi pelatihan dan kerja sama internasional dan regional. Sementara itu, di bidang informasi, hukum, dan kerja sama, strategi utama mencakup penguatan sistem peringatan dini, penyusunan regulasi, serta harmonisasi kebijakan hukum maritim guna memperkuat kewenangan Bakamla RI dalam penegakan hukum di laut.
Rapim ini turut diisi dengan materi dari beberapa narasumber, di antaranya Menko Polhukam Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KemenPPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, S.E., M.A., serta Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB Nanik Murwati, S.E., M.A. Materi disampaikan melalui tayangan video dan berisi arahan terkait kebijakan pertahanan dan keamanan maritim di Indonesia.
Menutup Rapim, Kepala Bakamla RI menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan guna mencegah penyimpangan dan pemborosan anggaran, sehingga tercipta akuntabilitas dalam efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025. “Hasil dari Rapim ini menjadi panduan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran, sehingga rencana pengembangan Bakamla RI ke depan dapat berjalan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Bakamla RI akan berupaya maksimal untuk mencapai tujuan ini guna refleksi pada Tahun 2024,” ujar Kepala Bakamla RI.
Autentikasi:
Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI
Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
(Humas Bakamla RI)
