Jika Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di berbagai daerah yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia tidak memberi manfaat yang baik bagi warga masyarakat — minimal pendidikan politik yang baik — maka tiada gunanya Pilkada tersebut dilakukan, kecuali hanya ingin melakukan pergantian — giliran — kekuasaan belaka. Apalagi kemudian pemimpin di daerah yang terpilih itu tidak lebih baik kualitas komitmennya untuk membangun daerah dengan warga masyarakat setempat.
Oleh karena itu kualitas dan komitmen pemimpin di daerah yang terpilih itu akan sangat tergantung pada komitmen warga masyarakat setempat yang akan menentukan sosok pemimpin terpilih itu untuk membangun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat setempat dalam arti luas. Jika tidak, maka istilah dari mulut singa masuk ke mulut buaya akan menjadi satire yang dramatis dalam tragika kemiskinan dan kebodohan yang telah menjadi harapan segenap warga bangsa Indonesia sejak memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945. Tuntunan dan panduannya cukup jelas termaktub dalam UUD 1945 dan pedoman Pancasila hingga konsep Trisaksi yang menegaskan tentang kedaulatan dalam politik, mandiri untuk ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Artinya jelas, kebebasan rakyat untuk menentukan pilihan politiknya yang diimplementasikan lewat Pilkada, harus memilih calon kepala daerah yang mampu dan mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Sedangkan kemandirian dalam bidang ekonomi bukan saja dalam praktek pelaksanaan pemerintahan untuk memakmurkan warga masyarakat, tetapi juga harus mampu mendorong serta memotivasi kemampuan warga masyarakat setempat meningkatkan tarap ekonomi dirinya bersama keluarga bisa lebih baik, lebih mudah untuk lebih sejahtera menghidupi dirinya bersama keluarga.
Takaran minimal kesejahteraan yang patut dinikmati oleh warga masyarakat, setidaknya cukup sandang dan pangan dengan tempat tinggal yang layak
Adapun kepribadian yang luhur itu layak menjadi penakar dari keberhasilan dua capaian di atas agar tidak kehilangan identitas diri sebagai manusia yang mulia. Karena itu, semua bentuk usaha serta pekerjaan warga masyarakat setempat harus menjadi cermin yang khas dari ciri minimal tradisi serta budaya leluhur sebelumnya, meski harus maju dan terus berlomba menggamit ilmu dan pengetahuan serta teknologi modern sebagai tuntutan dan tuntunan untuk memasuki peradaban manusia modern yang telah bersifat global mewarnai jagat kehidupan manusia pada hari ini yang tidak mungkin terhindarkan.
Pilkada serentak di Indonesia yang akan berlangsung di semua daerah pada 27 November 2024, pantas dan patut bisa memberi nilai-nilai positif bagi warga masyarakat sebagai penentu terhadap pilihan sosok pemimpin yang berkualitas tidak hanya arti intelektual, tetapi harus memiliki kualitas dan kecerdasan spiritual yang akan menjaga, memelihara serta mengasuh etika, moral dan akhlak mulia pemimpin yang diidolakan untuk membangun daerah dalam berbagai wujud dan bentuk yang dapat diimplementasikan dalam pengertian lahir dan batin. Sebab pembangunan yang diperlukan tidak cuma sebatas fisik belaka.
Oleh karena itu, orientasi dari gagasan calon kepala daerah di semua tingkatan — termasuk di pusat pemerintahan — idealnya memiliki bobot spiritualitas dalam tata kelola dan pelaksanaan program yang berdimensi spiritual. Sebab hanya dengan begitu komitmen, kesetiaan serta tujuan luhur membangun untuk dapat diharap diwujudkan oleh pemimpin yang bisa memahami bahwa tugas dan fungsinya sebagai penerima mandat rakyat akan menjalankan amanah itu sebagai bagian dari ibadah. Bila tidak, maka hitungan rugi dan untung akan menjadi kalkulasinya yang berujung pada nilai materi semata. Selebihnya, hanya untuk memperkaya diri dan keluarganya serta kroninya saja. Maka itu, pilihan yang tepat terhadap sosok pemimpin lima tahun ke depan, akan sangat menentukan kondisi dan situasi hidup dan kehidupan kita di masa depan. Oleh karena itu, Pilkada tahun 2024 harus dipahami untuk Untuk Memperbaiki Kualitas Hidup dan Penghidupan di masa depan yang lebih baik dan dapat lebih membahagiakan.
Banten, 16 November 2024
(Red).
