SERANG – Aliansi BEM Banten Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Banten pada Senin (02/09/2024). Mereka menuntut evaluasi terhadap kinerja DPRD baru yang baru saja dilantik.
Aksi bertajuk “Banten Darurat, Rakyat Sekarat” ini mengangkat berbagai persoalan di Provinsi Banten, termasuk masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran yang meningkat setiap tahunnya.
Abdul Aziz, Koordinator Aliansi BEM Banten Bersatu, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan dan kegelisahan mahasiswa serta masyarakat Banten. “Hari ini, kita menagih janji para wakil rakyat yang duduk di DPRD untuk memajukan Banten,” tegasnya.
Abdul Aziz menyoroti bahwa banyak masalah yang masih melanda Banten, seperti infrastruktur yang buruk, pelayanan kesehatan yang belum optimal, kualitas pendidikan yang rendah, serta meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Hibatullah, Wakil Koordinator BEM Banten, menegaskan bahwa DPRD Banten masih memiliki banyak masalah yang belum terselesaikan. “DPRD adalah wakil rakyat yang harus menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung dalam sidang atau rapat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Banten. Namun, kenyataannya masih banyak wakil rakyat yang tidak peduli pada kondisi Banten,” ungkapnya dengan nada kritis.
Dedi Setiawan, Koordinator Aliansi BEM Serang Raya, menegaskan bahwa anggota DPRD Provinsi Banten yang baru dilantik harus memenuhi setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan. “Kami akan mengawal aspirasi ini dan memastikan penyelesaiannya hingga akhir masa jabatan,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Provinsi Banten sementara, Fahmi Hakim, menyampaikan apresiasi kepada Aliansi BEM Banten Bersatu atas evaluasi dan aspirasinya. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan dari Aliansi BEM Banten Bersatu dan bersama-sama mengawal kemajuan Provinsi Banten,” ucapnya.
Aliansi BEM Banten Bersatu menuntut DPRD Provinsi Banten segera menyelesaikan berbagai masalah, seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, dan reforma agraria di Provinsi Banten.
(Team/Red)
